Adanya Isu Uighur, KNPI Minta Tidak untuk Dipolitisasi

Untuk kasus Uighur, KNPI menilai itu adalah isu internai Pemerintah Tiongkok. Maka dari itu, Dewan Pengurus Pusat (DPP) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) meminta untuk isu persoalan tersebut untuk tidak dipolitisasi.

Untuk kasus Uighur tersebut dikatakan lebih tepat untuk diserahkan oleh Pemerintah Tiongkok oleh Sekretaris Jenderal DPP KNPI, Addin Jauharudin.

Bahwa adanya gerakan separatisme dan radikalisme yang berkembang di sebagian masyarakat Uighur, menurut Addin, sebaiknya diselesaikan dengan pendekatan persuasif, perdamaian dan bisa belajar dari komunitas muslim Indonesia.

"Ini demi menciptakan stabilitas kawasan di Tiongkok dan perdamaian global,” ungkapnya melalui keterangan tertulis, Jakarta, Jumat (27/12/2019).

Addin memaparkan, jumlah penduduk muslim di Tiongkok atau China mencapai 23 juta jiwa, dan tersebar di banyak provinsi dan etnis.

"Begitupun jumlah mahasiswa Indonesia sekitar 440 ribu orang, semuanya dalam keadaan baik–baik saja. Maka konflik Uighur tidak bisa dikaitkan dengan persoalan agama dan persoalan terorisme dan radikalisme yang berkembang di Uighur juga bukan bagian dari agama," ujarnya.

Addin mengimbau kepada seluruh organisasi di Indonesia dan khususnya organisasi Islam untuk tidak terprovokasi soal Uighur, yang tentu saja dapat berdampak pada terganggunya perdamaian global.

"Mari kita kedepankan tabayyun. DPP KNPI sebagai organisasi berhimpun organisasi kepemudaan yang isinya lintas agama, suku dan golongan menghimbau untuk memandang soal Uighur secara jernih, rasional dan tidak terprovokasi dengan sentimen suku, agama dan ras," katanya. 

Addin menambahkan bahwa kebinnekaan dan keragaman yang selama ini sudah terjaga dan terjalin harus terus dipertahankan menjadi modal keutuhan bangsa dan perdamaian dunia.


"Kepada pemerintah agar melakukan diplomasi lunak untuk membantu dengan membagi pengalaman penyelesaian konflik kepada pemerintah Tiongkok," ungkapnya.


Sumber: Akurat.co